Berita POLHUKKAM

KAPAN SMA / SMK / SLB SWASTA DIPERHATIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

KAPAN SMA / SMK / SLB SWASTA DIPERHATIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Bandung , Siliwangi News ====  Jum’at ( 20 November 2020 ).

Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat (FKSS JABAR) tidak puas terkait pembahasan APBD Tahun 2021 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat , yang nyata-nyata tidak berpihak kepada sekolah swasta yg dibahas dari 17 November 2020.

 

Ade Hendriana SH ketua umum Forum Kepala Sekolah Swasta Jawa Barat

Khususnya terkait BPMU 2021 .

FKSS mengajukan kenaikan BPMU 2021 dari 550.000 menjadi 1,2 juta persiswa/pertahun dengan alasan keterbatasan kemampuan fiskal pemprov jabar tidak mampu memenuhi pengajuan tersebut.

Setidaknya Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat mengakomodir pengajuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada angka 800.000 persiswa/pertahun.
, Hal itu sesuai dengan surat Kadisdik Provinsi Jawa Barat No. 963 / 16377-set Disdik tanggal 10 November 2020 dan Nota Dinas Komisi V No. 365/NT-KV/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

TAPD tetap berisi kukuh tidak sanggup memenuhi diatas Rp 800.000 / persiswa /pertahun.

Dengan adanya hal terbut tentunya FKSS JABAR tidak akan berhenti , dan akan terus berusaha /berjuang dengan harapan Pemerintah Provinsi Jabar berpihak juga kepada sekolah swasta atau setidaknya dapat berbicara pada angka yg diajukan dan disetujui oleh Disnas Pendidikan Jawa Barat dan komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada angka Rp . 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) persiswa /pertahun ,

Dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak² terkait khususnya TAPD Provinsi Jawa Barat bila perlu kami FKSS JABAR turun lagi ke jalan seperti tahun 2018. Kami dari FKSS JABAR akan segera melakukan koordinasi dengan Pengurus FKSS Kab/Kota serta dengan FKKSMKS dan FOSIKMAS Jawa Barat. Mengingat pembahasan akhir APBD 2021 tgl 19 November 2020 dan akan diputuskan pada hari Senin mendatang , hal tersebut disampaikan ole Ketua Umum Forum Kepala Sekolah Swasta ( FKSS Jawa Barat )
Ade D. Hendriana, SH ketika dihubungi Siliwangi News melalui telepon selulernya.

Abdul Hadi Wijaya , Wakil ketua komisi V DPRD Jawa barat

Sementara itu Wakil ketua komisi V DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Provinsi Jawa barat Gus Ahad ( Abdul Hadi Wijaya ) dari FPKS mengatakan , dari arena pembahasan RAPBD 2021 pemerintah provinsi Jawa Barat , ia menyampaikan bahwa hanya bisa menaikkan bpmu ke Rp 800.000 /siswa / tahun.

Alasannya adalah dengan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah provinsi Jawa barat untuk membiayai permasalahan tersebut diatas .

Serta para anggota banggar DPRD PROVINSI JAWA BARAT sedang mengupayakan langkah terobosan untuk melakukan diskusi di hari terakhir esok , ujar Gus Ahad

Abdul Hadi Wijaya juga mengatakan bahwa komisi V beserta Dinas Pendidikan Jawa barat sudah sepaham dengan angka 800.000 ( Delapan ratus ribu rupiah ) , tapi faktanya, tim anggaran pemerintah provinsi jawa barat menyampaikan bahwa ” kondisi keuangan pemprov jabar sedang kurang bagus ( defisit )” ,

Abdul Hadi Wijaya menerangkan ” gini ringkasannya . “diprioritas dan plafon anggaran sementara, ajuannya sudah disepakati Rp 800 ribu rupiah , semoga  hari ini kita mau menyepakati definitifnya , disdik dan bangar usul dinaikkan menjadi 800.000 tapi tim anggaran pemerintah provinsi Jawa barat menolaknya , Ujar Gus Ahad dari sambungan telepon selulernya kepada Siliwangi News.

 

Abah Iwan, SILIWANGINEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *